Perhatian! 2 Juli 2018 Perluasan Ganjil Genap Berlaku 15 Jam

Jelang acara Asian Games yang akan berlangsung di Jakarta Agustus mendatang, paket kebijakan telah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Salah satu yang digunakan adalah kebijakan ganjil genap.

Kebijakan ganjil genap yang sebelumnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, diadopsi dan diperluas wilayahnya. Rencananya uji coba kebijakan ini akan dimulai pada 2 Juli hingga 31 Juli 2018 mendatang.

Salah satu yang jadi perhatian adalah periode pelaksanaan pemberlakuan ganjil genap yang dilakukan sejak Senin hingga Minggu dimulai pukul 06.00 WIB sampai 21.00. Ini artinya dalam tujuh hari dengan waktu 15 jam setiap harinya, peraturan ganjil genap diberlakukan.

“Kenapa sampai malam? Karena pergerakan atlet dan transportasi umum itu bisa kapan saja,” ucap Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono yang dilansir dari laman Kompas.com, Kamis (29/6/2018).

Bambang mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tidak hanya mengawal para atlet yang akan berlaga saja. Kondisi lalu lintas serta masyarakat lainnya, baik yang hendak menonton maupun hendak bekerja juga diperhatikan.

Selain kebijakan ganjil genap, Bambang mengungkapkan untuk lebih efektif akan ada kebijakan lainnya yakni penyediaan angkutan umum serta pembatasan lalu lintas angkutan barang golongan III sampai V.

“Ini juga untuk mengamankan lalu lintas tetap lancar selama pertandingan. Harapan lainnya, CO2 di udara Jakarta akan berkurang, ini akan turut menjaga kebugaran atlit dalam bertanding,” ucap Bambang.

Sebelumnya, BPTJ telah mengumumkan perluasan kawasan pembatasan ganjil genap yakni Jl. Medan Merdeka Barat, Jl. MH Thamrin, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Sisingamangaraja, Jl. Jenderal Gatot Subroto (simpang Kuningan – simpang Slipi), Jl S. Parman (simpang slipi-simpang Tomang), Jl. MT.Haryono (simpang UKI-simpang Pancoran-simpang Kuningan).

Dilanjutkan ke Jl HR Rasuna Said, Jl. D.I Panjaitan (simpang Pemuda-simpang Kalimalang-simpang UKI), Jl. Jenderal A.Yani (simpang Perintis – simpang Pemuda), Jl. Benyamin Sueb (simpang Benyamin Sueb-Kupingan Ancol) dan Jl Metro Pondok Indah (simpang Kartini- Bundaran Metro Pondok Indah-simpang Pondok Indah-impang Bungur-simpang Gandaria City-simpang Kebayoran Lama) serta Jl. RA Kartini.

Rencananya setelah uji coba ganjil genap berakhir pada 31 Juli 2018, pada 1 Agustus 2018 perluasan ganjil genap sudah mulai diberlakukan.

Sumber

==========================================================

Informasi Lowongan Pekerjaan sebagai Marketing KKB BCA:

Klik disini ==> CMO KKB BCA di JAKARTA PUSAT

 

Konsultasikan pembelian Mobil impian Anda bersama konsultan profesional

Klik kami disini !

 

1200x630bb

click, finger, one icon

Jika Anda berminat untuk di follow up lebih lanjut oleh tim marketing kami.

Dalam waktu maksimal 3 x 24 Jam, Tim kami akan menghubungi Anda.

Silahkan klik Tombol dibawah ini

images

Terima kasih atas kunjungan Anda pada situs Kredit Keren Banget.
Kami sangat menghargai komentar atau saran Anda agar kami dapat memberikan pelayanan terbaik. Bila berkenan like Fanspage Facebook Kredit Keren Banget

KKB Regional X
WTC Mangga Dua
Lt. 3 (Di atas KCP BCA Mangga Dua)

Jl. Mangga Dua Raya, RW.5, Mangga Dua Sel., Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10730, Indonesia
021-6126962
Hari Kerja: Senin – Jumat
Jam 9 Pagi s/d 5 Sore

WhatsApp Image 2018-03-16 at 14.23.34

Catat! Belum Punya BPJS Kesehatan Tidak Bisa Urus SIM dan STNK

Catat! Belum Punya BPJS Kesehatan Tidak Bisa Urus SIM dan STNK

JAKARTA (DP) – Agar tidak terkejut saat melakukan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan kemudian tidak layani. Selain tidak terpenuhi persyaratan administratif pengurusan, bisa jadi Anda belum terdaftar atau ikut dalam program BPJS Kesehatan.

Sanksi administratif berupa tidak dipenuhinya sejumlah pelayanan publik oleh pemerintah itu dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

BACA JUGA: Cara Mudah Hitung Biaya Pajak Kendaraan di STNK

Di mana, bagi warga informal (pekerja bukan penerima upah) yang belum mengikuti program BPJS Kesehatan akan mendapat sanksi administratif berupa tidak terpenuhinya layanan publik meliputi Pengurusan SIM, STNK, Sertifikat Tanah, Paspor, dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Realisasi sanksi administratif sesuai Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2013 Pasal 9 ini diharapkan bisa berlaku per 1 Januari 2019. Ini sesuai target BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pesertanya hingga 100 persen atau semua warga Indonesia.

Perlu diketahui, sanksi di atas tidak berlaku bagi pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial. Lantas, bagaimana pendapat Anda?

Artikel Asli

==========================================================

Konsultasikan pembelian Mobil impian Anda bersama konsultan profesional

Klik kami disini !

 

1200x630bb

click, finger, one icon

Jika Anda berminat untuk di follow up lebih lanjut oleh tim marketing kami.

Dalam waktu maksimal 3 x 24 Jam, Tim kami akan menghubungi Anda.

Silahkan klik Tombol dibawah ini

images

Terima kasih atas kunjungan Anda pada situs Kredit Keren Banget.
Kami sangat menghargai komentar atau saran Anda agar kami dapat memberikan pelayanan terbaik. Bila berkenan like Fanspage Facebook Kredit Keren Banget

KKB Regional X
WTC Mangga Dua
Lt. 3 (Di atas KCP BCA Mangga Dua)

Jl. Mangga Dua Raya, RW.5, Mangga Dua Sel., Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10730, Indonesia
021-6126962
Hari Kerja: Senin – Jumat
Jam 9 Pagi s/d 5 Sore

WhatsApp Image 2018-03-16 at 14.23.34

 

 

Jangan Nekat, Merokok Sambil Mengendarai Motor/Mobil Bisa Didenda Rp 750 Ribu

Jangan Nekat, Merokok Sambil Mengendarai Motor Bisa Didenda Rp 750 Ribu

 

Jakarta– Otolovers pasti seringkali memperhatikan para pengendara motor/mobil yang merokok sambil berkendara. Padahal merokok sambil berkendara itu bisa dibilang membahayakan baik untuk diri sendiri maupun pengguna jalan lain.

Bahkan kalau masih nekat merokok sambil berkendara motor, para pemotor/pengemudi harus siap-siap dikenakan denda Rp 750 ribu.

“Pidana 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000 ( tuju ratus lima puluh ribu rupiah ),” ungkap Kasubdit Penegakan Hukum (Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto kepada detikOto, Rabu (1/3/2018).

Hal itu kata Budi tertuang dalam UU no.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 ayat 1.

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi,” begitu bunyi pasal tersebut.

 

Sumber Artikel

===========================================================

Konsultasikan pembelian Mobil impian Anda bersama konsultan profesional

Klik kami disini !

 

1200x630bb

click, finger, one icon

Jika Anda berminat untuk di follow up lebih lanjut oleh tim marketing kami.

Dalam waktu maksimal 3 x 24 Jam, Tim kami akan menghubungi Anda.

Silahkan klik Tombol dibawah ini

images

Terima kasih atas kunjungan Anda pada situs Kredit Keren Banget.
Kami sangat menghargai komentar atau saran Anda agar kami dapat memberikan pelayanan terbaik. Bila berkenan like Fanspage Facebook Kredit Keren Banget

KKB Regional X
WTC Mangga Dua
Lt. 3 (Di atas KCP BCA Mangga Dua)

Jl. Mangga Dua Raya, RW.5, Mangga Dua Sel., Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10730, Indonesia
021-6126962
Hari Kerja: Senin – Jumat
Jam 9 Pagi s/d 5 Sore

WhatsApp Image 2018-02-12 at 14.06.22

Cara Mudah Hitung Biaya Pajak Kendaraan di STNK

Cara Mudah Hitung Biaya Pajak Kendaraan di STNK

Biaya Pajak Kendaraan di STNK

 

Otosia.com – Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah surat penting sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Namun, masih banyak orang yang bingung menghitung berapa besar pajak kendaraan yang mereka miliki. Besaran pajak biasanya baru diketahui saat pembuatan atau perpanjangan STNK baru.

Kini, pemilik kendaraan bisa dengan mudah langsung menghitung pajak kendaraan yang harus ditanggungnya. Sehingga saat datang ke Kantor Samsat, pemilik kendaraan sudah mempersiapkan uang yang harus dibayarkan.

Dilansir dari akun resmi facebook Divisi Humas Polri, berikut cara penghitungan pajak kendaraan:

1. Bea Balik Nama kendaraan bermotor (BBN KB)
Besarnya 10 persen dari harga motor atau mobil baru. Sedangkan untuk motor dan mobil bekas, besarannya 2/3 pajak (PKB)-nya.

2. Pajak kendaraan bermotor (PKB)
Besarnya 1,5 persen dari nilai jual motor atau mobil. Pajak ini sifatnya menurun tiap tahunnya berdasarkan penyusutan nilai jual motor atau mobil.

Baca juga: Rekor Penjualan Mobil 2 hari pecah di BCA Expo 2017!

3. Sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ)
Sumbangan ini dikelola oleh jasa raharja. Untuk motor besarannya Rp35 ribu, sedangkan mobil Rp143 ribu.

4. Biaya Administrasi STNK
Untuk motor biayanya Rp100 ribu, sedangkan mobil Rp200 ribu.

5. Biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan (TNKB)
Untuk motor atau mobil baru, tidak dikenakan biaya. Namun apalbila ganti plat nomor (5 tahun sekali) atau balik nama, baru dikenakan biaya administrasi. Untuk motor Rp60 ribu, sedangkan mobil Rp100 ribu.

6. Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Apabila jatuh tempo masa berlaku STNK belum melakukan perpanjangan maka akan dikenai denda PKB dan denda SWDKLLJ.

Perhitungan Denda PKB : 25 persen per tahun
Terlambat 3 bulan = PKB x 25 persen x 3/12
Terlambat 6 bulan = PKB x 25 persen x 6/12

Artikel Asli

 

========================================================================

Konsultasikan pembelian Mobil impian Anda bersama konsultan profesional Kami klik |===>disini <====|Like + Komentar + Share ya!

Jika Anda berminat untuk di follow up lebih lanjut oleh tim marketing kami.

Dalam waktu maksimal 3 x 24 Jam, Tim kami akan menghubungi Anda.

Silahkan klik Tombol dibawah ini

images

Terima kasih atas kunjungan Anda pada situs Kredit Keren Banget.
Kami sangat menghargai komentar atau saran Anda agar kami dapat memberikan pelayanan terbaik. Bila berkenan like Fanspage Facebook Kredit Keren Banget

KKB Regional X
WTC Mangga Dua
Lt. 3 (Di atas KCP BCA Mangga Dua)

Jl. Mangga Dua Raya, RW.5, Mangga Dua Sel., Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10730, Indonesia
021-6126962
Hari Kerja: Senin – Jumat
Jam 9 Pagi s/d 5 Sore

Mobil Polisi Palsu Terciduk di Bogor

Mobil Polisi Palsu Terciduk di Bogor
Mobil dengan Plat Polisi
Kepolisian Resor Kota Bogor mengamankan mobil polisi palsu, Sabtu (19/11). Akun instagram @tmcpolresbogor menyebutkan, mobil beserta pelat nomor palsu tersebut kini sudah disita pihak kepolisian.
“Untuk pelatnya sendiri sudah disita oleh Kepolisian Bogor dan diberi tindakan hukum kepada yang bersangkutan,” tulis @tmcpolresbogor dalam captionnya.
Dari foto yang terlihat, mobil Mitsubishi hitam itu menggunakan logo Polri bernomor 1783-07. Atas kejadian itu, polisi melarang keras pihak manapun yang menggunakan pelat nomor yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Jangan jadi nakupol (nakutin polisi) apalagi nakura (nakutin rakyat) dengan berpura-pura menjadi mobil polisi.. kan kasihan polisi beneran yang memang karena tugasnya..,” tulis @tmcpolresbogor.
“Kalau mau pura-pura boleh, tapi pada saat cosplay dan pameran mobil-mobilan,”
Kelengkapan surat tanda nomor kendaraan bermotor tertuang dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Aturan tersebut juga terdapat di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (“Perkapolri 5/2012”). Dalam Pasal 1 angka 10 Perkapolri 5/2012 disebutkan bahwa TNKB resmi hanya diterbitkan oleh Polri.

 

Artikel Asli

Tertangkap Kamera CCTV Tak Pakai Seat Belt , Siap-Siap Didenda Rp3 Juta

Tertangkap Kamera CCTV Tak Pakai Seat Belt , Siap-Siap Didenda Rp3 Juta

Ilustrasi Foto: Reuters

JAKARTA – Kamera CCTV biasanya difungsikan untuk memantau kejahatan di rumah maupun di jalan raya, tapi kini di salah satu kota Inggris, Northumbria kamera itu digunakan untuk mendeteksi pelat nomor ilegal.

Mengutip The Sun, Rabu (22/11/2017), namun tak hanya itu, CCTV juga bisa mendeteksi penumpang yang tidak memakai sabuk pengaman dan pengemudi yang menggunakan ponsel saat sedang mengemudikan mobilnya.

Sebagai informasi, antara Agustus dan November 2015, hampir 700 pengendara di timur laut tertangkap oleh CCTV yang ditandai dengan kotak kuning. Rata-rata mereka terseret kasus selain melaju kencang di jalan raya.

Baca Yuk:

Menurut Northumbria Road Safety Initiative, kejahatan yang paling umum biasanya adalah pengemudi tak mengenakan sabuk pengaman, sebanyak 604 orang tertangkap.

Polisi setempat juga menjemput dan menepikan orang-orang yang menggunakan ponsel saat mereka di jalan tol.

Melihat hal itu, undang-undang baru akan dibuat Maret tahun depan, dan pengguna yang didapati melanggar akan dikenakan enam titik penalti sebanyak 200 euro atau sekira Rp3 juta.

Baca Dong:

“Deteksi kamera adalah alat hebat yang digunakan untuk membantu polisi memberlakukan semua undang-undang di jalan,” ungkap Kepala operasi di Kepolisian Northumbria, Inspektur Sarah Pitt.

Sarah melanjutkan, “Banyak yang berpikir ngebut di jalan adalah salah satunya masalah yang terdeteksi, tetapi mengemudi tanpa sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat mengemudi, dan lebih banyak lagi bisa diidentifikasi dan merupakan semua tindakan yang membuat jalan kita menjadi bahaya, begitupun bagi pengendara dan pejalan kaki.”

Artikel Asli

Polri Godok Aturan Tilang Elektronik

Hasil gambar untuk tilang polisi cctv

gambar: https://goo.gl/3aBE96

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menggodok regulasi untuk penerapan tilang elektronik seiring telah diujicoba tilang berbasis Closed Circuit Television (CCTV) di sejumlah kota, salah satunya Surabaya.

“Regulasi yang sudah ada akan direvisi untuk diperjelas lagi berdasarkan pengalaman tilang elektronik yang telah diujicoba di beberapa daerah,” kata Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Polisi Royke Lumowa kepada wartawan di Surabaya, Jumat.

Dalam kesempatan itu Royke menyempatkan mampir ke Gedung “Command Center” di Markas Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya untuk melihat secara langsung proses penindakan tilang elektronik yang telah diujicoba selama sebulan lebih.

Dia mengatakan, regulasi tilang elekotronik yang sedang dibahas, salah satunya adalah terkait pengiriman bukti rekaman pelanggaran yang terekam di CCTV ke alamat pemilik kendaraan.

“Ini nanti akan diperjelas melalui regulasi yang sedang kami revisi,” katanya.

Selain itu, dia menambahkan, regulasi juga akan mengkaji pelat nomor kendaraan.

Dia mencontohkan, kalau di negara-negara maju, huruf dan nomor yang tertera di pelat kendaraan warnanya gelap serta latar belakangnya berwarna terang.

“Kalau di negara kita kan terbalik, semisal untuk kendaraan pribadi, latar belakangnya gelap dan nomornya terang. Itu sering kali susah dideteksi CCTV,” ujarnya.

Artikel Asli